Skip to content

PT KAI Tolak Pemisahan Aset

March 2, 2012

Jakarta | Rabu, 22 Feb 2012

Luther Kembaren

DIREKTUR Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan menolak pemisahan aset KAI karena akan mengakibatkan tingginya biaya operasional kereta api. “KAI menolak pengoperasian sarana dan prasarana dipisah apalagi untuk yang sudah eksisting,” katanya kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Jakarta, Selasa (21/2).

Tanpa dipisahkan saja, PT KAI megap-megap membiayai IMO (Infrastucture, Maintenence, and Operation) yang semestinya ditanggung pemerintah namun dibiayai KAI.
Dia mengatakan pemisahan aset itu tidaklah berguna. Sebab PSO (Public Service Obligation) atau subsidi T KAItahun ini Rp720 miliar. Sedangkan pengeluaran untuk IMO mencapai Rp1 triliun per tahun. Jika pemisahan aset ini tetap dijalankan maka aset PT KAI akan dikelola dua badan usaha, yakni badan usaha sarana dan badan usaha prasarana. Pemisahan aset merupakan amanat UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian.
Tujuannya agar aset perkeretaapian antara yang milik negara dan milik PT KAI tak tercampur. Selain itu juga sebagai dasar untuk menetapkan neraca awal PT KAI. Bahkan diharapkan bisa menjadi acuan demi memancing kehadiran multioperator perkeretaapian di Indonesia.
Namun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tetap menginginkan dijalankan amanat regulasi tersebut. Dirjen Perkeretaapian, Tundjung Inderawan menegaskan pihaknya tak mempedulikan pro kontra menyikapan tuntutan undang-undang itu.

“Pokoknya kesimpulannya tadi, harus tetap dipisahkan sesuai undang-undang. Tulis saja seperti itu tadi. UU menghendaki harus ada pemisahan badan penyelenggara sarana dan badan penyelenggara prasarana,” katanya.

Ia pun menolak penilaian pemisahan aset bakal membuat biaya operasional KA kian bengkak. Tundjung berpendapat, “Justru itu semua yakni IMO, PSO, dan TAC (Track Acess Charge) harus jelas dulu Perpres. Kalau dalam rapat ini alot banyak perdebatan, ya kan masih rumusan. Kesimpulannya tadi, masih tetap akan akan dipisahkan,” katanya.
Aset-aset itu telah diaudit Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan diketahui aset prasarana PT KAI sekitar Rp55,68 triliun. Jumlah itu terdiri dari aset tanah senilai Rp34,91 triliun, aset jalan kereta api senilai Rp18,73 triliun, aset jembatan senilai Rp 1,98 triliun, dan aset gedung dan bangunan kereta api senilai Rp2,84 miliar. Diharapkan melalui pemisahan aset ini pengaturan subsidi untuk PT KAI yang tertuang dalam TAC dan IMO serta PSO dapat lebih mudah diatur. Dini Hariyanti

diambil dari http://nasional.jurnas.com/halaman/15/2012-02-22/199907

From → Aset kereta api

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: