Skip to content

KERETA API: Pemerintah Diminta Pisahkan Usaha Sarana dan Prasarana

Berita yang kami kutip dari http://www.bisnis.com/m/kereta-api-pemerintah-diminta-pisahkan-usaha-sarana-dan-prasarana

kereta api

BISNIS.COM, JAKARTA‚ÄĒPemerintah diminta segera memisahkan badan usaha penyelenggara kereta api baik sarana maupun prasarana secara bertahap dalam rangka menuju multioperator dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional.

Pengamat transportasi dari Transportation Research Group Institut Teknologi Bandung (ITB) Harun al Rasyid mengatakan banyak persoalan dalam penerapan multioperator dalam penyelenggaraaan kereta api.

Oleh karena itu, katanya, pemerintah perlu mengambil langkah tahapan dalam merealisasikan itu misalnya dengan memisahkan divisi prasarana dan sarana agar menjadi satu badan usaha terpisah, termasuk terpisah dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Read more…

Advertisements

Aero Movel Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

SHS-23 Aeromovel Indonesia atau Titihan Samirono merupakan kereta yang berjalan dengan tenaga angin (Bahasa Jawa: samirana artinya angin), melayang di jalan layang setinggi 6 meter dari atas tanah dengan kecepatan 15-20 km/jam, meskipun sesungguhnya kendaraan ini dapat melaju dengan kecepatan sampai dengan 60 km/jam. Kecepatan 15-20 km/jam merupakan kecepatan ideal mengingat panjang lintasan sekitar 3,2 km sekaligus memungkinkan para penumpang memiliki waktu lebih lama untuk memandang panorama Taman Mini Indonesia Indah lebih nyaman dan aman.

Titihan Samirono adalah suatu sistem angkutan penumpang massal merupakan hasil pengembangan teknologi aeromovel Brazil yang ditemukan dan dirancang oleh Oscar Coster dari Brazil. Salah satu keunikan sistem ini adalah pemanfaatan tenaga dorong-hisap udara sebagai penggerak.

Kereta layang ini dirancang sebagai kendaraan yang ringan karena di dalamnya tidak terdapat mesin, sehingga bebas polusi udara dan suara. Titihan Samirono merupakan salah satu alternatif angkutan yang menyajikan pelayanan murah, cepat, dan aman menjadi salah satu contoh bagi pengembangan transportasi massal pada masa datang.

Read more…

Logo PT Kereta Api

GambarGambarGambarGambar

Status Aset Rp 1,3 Triliun PT KAI Belum Jelas

TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak Rp 1,3 triliun aset PT Kereta Api masih belum jelas statusnya. Aset-aset itu masih berupa bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYDS). Artinya, sekalipun diperuntukkan untuk perkeretapian, PT KA belum bisa menginventarisasi aset-aset itu.

Read more…

PT KAI Tolak Pemisahan Aset

Jakarta | Rabu, 22 Feb 2012

Luther Kembaren

DIREKTUR Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan menolak pemisahan aset KAI karena akan mengakibatkan tingginya biaya operasional kereta api. “KAI menolak pengoperasian sarana dan prasarana dipisah apalagi untuk yang sudah eksisting,” katanya kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Jakarta, Selasa (21/2).

Tanpa dipisahkan saja, PT KAI megap-megap membiayai IMO (Infrastucture, Maintenence, and Operation) yang semestinya ditanggung pemerintah namun dibiayai KAI.
Read more…

Aset Prasarana Kereta Api Capai Rp 83 Triliun

Selasa, 21 Februari 2012 | 15:20

Dengan selesainya proses inventarisasi dan penilaian aset prasarana, maka selanjutnya sudah bisa dilakukan tindak lanjut di antaranya pembentukan neraca awal PT KAI

Total aset Prasarana Perkeretaapian yang menjadi milik negara mencapai Rp 83 triliun.

Hal ini diketahui setelah Direktorat Jenderal kekayaan Negara menyelesaikan proses inventarisasi dan penilaian aset perkertaapian di seluruh Indonesia.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan mengungkapkan, pihaknya bersama Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan telah menyelesaikan proses inventarisasi dan penilaian aset prasarana perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia pada 10 Februari 2012.

“Dengan selesainya proses inventarisasi dan penilaian aset prasarana, maka selanjutnya sudah bisa dilakukan tindak lanjut di antaranya pembentukan neraca awal PT KAI,” ungkap dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR di Jakarta, hari ini.

Read more…

Peraturan di Kementerian Perhubungan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 91 TAHUN 2011 Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2011 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 43 TAHUN 2011 Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 39 TAHUN 2011 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2011 Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 34 TAHUN 2011 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang Dengan Kereta Api
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2011 Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 32 TAHUN 2011 Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana PErkeretaapian
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2011 Standar Dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 30 TAHUN 2011 Tata cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian